HIPOKRISI GERAKAN DI NU

Oleh : Syina El Madani

Sejarah Politik NU

Sebelum mengurai lebih jauh apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya politik pecah belah serta hipokrasi gerakan di tubuh NU, alangkah bijaknya jika kita tengok kembali sejarah dimana NU melalui para tokohnya turut berperan menentukan jalan politik negeri ini.

Semasa orde lama, NU merupakan salah satu dari lima kekuatan politik terbesar saat itu, yakni Masyumi, PNI, PKI dan tentara. Karena potensi kekuatannya itulah, NU mendapatkan porsi yang cukup lumayan di masa pemerintahan orde lama (baca: Soekarno).

Sangat berbeda kemudian ketika orde baru di bawah Soeharto berkuasa di negeri ini. Orde Baru dengan kekuatan politiknya (Golkar dan tentara) menggunakan cara yang luar biasa dzalim untuk mengerdilkan (baca: menghancurkan) NU dan meraih kemenangan mutlak di setiap pemilu masa itu. Teror, ancaman, siksaan, penculikan dan pembunuhan misterius terhadap kader-kader NU merupakan hal yang lazim terjadi disetiap menjelang pemilihan umum di negeri subur makmur (yang katanya demokratis) ini.

Meski demikian, NU yang sukses berpartai pada pemilu tahun 1955 tidak surut langkah dalam menghadapi segala macam bentuk kedzaliman orde baru tersebut. Bahkan NU semakin solid dan tetap memperoleh suara yang cukup signifikan pada pemilu tahun 1971. Karena itu, bagaimanapun caranya NU harus bisa dikerdilkan. Maka mesin politik orde baru pun bermain melalui fusi partai-partai politik dimana golongan agamis (NU, Masyumi) masuk ke PPP, nasionalis ke PDI.

Setelah adanya fusi partai ini, banyak kalangan kyai NU dan kaum mudanya yang memang telah lama berkonsentrasi di luar politik menghendaki untuk segera kembali ke khittah 1926. Seruan untuk segera kembali ke khittah ini didasarkan pada kekhawatiran fusi partai akan berimbas pula pada terpenjaranya kegiatan-kegiatan NU di luar bidang politik, semisal pendidikan, dakwah dan keagamaan serta kemasyarakatan sosial. Akhirnya cetusan untuk kembali ke khittah itu diresmikan pada saat Muktamar NU ke XXVII di Situbondo. Dan nampak sekali saat itu pemerintah mendukung keputusan muktamar dengan maksud untuk “mengusir” orang-orang NU dari dunia politik.

Namun, ternyata pemerintah tidak cukup puas dengan semua itu. Segala kegiatan politik kader-kader NU sangat dibatasi. NU seperti diharamkan untuk memegang jabatan-jabatan strategis di pemerintahan, bahkan keinginan NU untuk memimpin PPP (partai yang mayoritas warganya NU) hingga Soeharto lengser tidak pernah terjadi. Dan yang paling tragis adalah ketika pemerintah mati-matian berusaha mengintervensi NU pada muktamar Cipasung.

Dan kini..saat orde baru telah berganti rupa, saat masyarakat NU mulai menata diri. Godaan untuk kembali ke dunia politik muncul dengan sangat deras, hampir semua orang NU tidak mampu membendungnya. Politisi-politisi tiban bermunculan bak jamur di musim hujan, mereka berbondong-bondong mengaku NU dan memanfaatkan nama besar NU demi bayangan kemakmuran dan hidup gengsi dari dunia politik. Saling sikut untuk berebut pengaruh pun nampak lazim dilakukan, termasuk oleh elit NU sendiri.

Hipokrasi gerakan

Dan sebenarnya, dititik kesejarahan itulah (terutama saat ini) hipokrasi gerakan dimulai. Ketika orang-orang ramai berbondong-bondong ke NU, bahkan menjadikan NU sebagai batu loncatan dan jika perlu ‘menyingkirkan’ orang lain yang dianggap berbeda dan menghalangi jalannya, baik secara sadar ataupun tidak sebetulnya orang itu telah melakukan apa yang dinamakan hipokrasi gerakan.

Barangkali lebih enaknya jika seperti ini, saya memaknai hipokrasi gerakan di tubuh NU sebagai sebuah bentuk mengkritisi (baca: menyalahkan) orang lain (individu warga) yang secara terang-terangan berpolitik. Akan tetapi disisi lain, ternyata orang beramai-ramai membawa gerbong NU ke dunia politik. Dengan kata lain, seseorang secara diam-diam bertindak lebih politik dibanding orang politik sendiri, sedangkan ia secara terbuka melakukan pengkritisan terhadap apa yang dilakukan orang lain tersebut. Dan pada akhirnya politik NU yang semestinya mengedepankan akhlakul karimah, dan politik sebagai bagian dari dakwah telah berbalik arah untuk mengejar kekuasaan semata.

Yang mungkin masih menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran saya adalah apa sebenarnya yang menjadi sebab dari semua itu. Mengapa hampir semua orang begitu getol untuk ikut berkecimpung di dunia itu? Walaupun kemudian saya juga berusaha mencari jawaban dari semua itu, tapi nampaknya belum cukup kuat untuk menjadi sebuah “reason” atau alasan.

Jawaban saya yang pertama, Khittah bukan merupakan tujuan perjuangan melainkan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena fungsinya sebagai alat inilah maka khittah sering dimaknai berbeda dan difungsikan sesuai kepentingan yang tengah berlaku.

Kedua, kurang kuatnya pilihan untuk berjuang lebih keras, lebih baik mewujudkan masyarakat berakhlakul karimah melalui dunia pendidikan, dakwah atau kegiatan sosial lainnya. Dan nampaknya dunia politik masih dianggap sebagai dunia perjuangan nomor satu dibandingkan yang lain.

Ketiga, kekecewaan elit sendiri (kalau tidak bisa dikatakan sebagai ketidakpercayaan) terhadap partai yang secara tidak langsung telah mereka besarkan. Orang-orang di partai politik dianggap tidak mampu menyuarakan kepentingan (organisasi) mereka.

Tidak ada batasan

Sebenarnya tidak ada batasan bagi siapapun warga NU untuk ikut serta meramaikan pasar politik. Merupakan hak bagi setiap warga untuk ikut berkecimpung dan berperan didalamnya. Hanya saja, mbok ya jangan keblabasan, sehingga kemudian mengesampingkan tujuan utama perjuangan NU untuk bangsa itu sendiri. Kalau toh memang ada keinginan untuk berpolitik, mohonlah ditunjukkan bagaimana berakhlakul karimah dalam politik, bagaimana politik digunakan sebagai alat untuk berjuang mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dan bukan demi kepentingan jangka pendek semata.

Dan apa yang terjadi saat ini, semoga bisa menjadi pelajaran sejarah paling berharga agar tidak kembali terulang di kemudian hari, agar NU tidak hanya menjadi pemain figuran melainkan tokoh utama bagi kemajuan bangsa ini, agar NU tidak hanya akan dimanfaatkan oleh segelintir orang melainkan memberikan manfaat lebih banyak untuk kemajuan bangsa. Agar kita, sebagai anak-anak NU, merasa bangga bahwa NU telah berjuang menegakkan masyarakat sipil yang demokratis di negeri ini. Semoga…